Kisruh Migas Pasca UU No. 22/2001 (UU Migas)

Beberapa bulan terakhir, dunia permigasan Indonesia kacau balau. Naiknya harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan berbagai produk migas terjadi secara serentak di hampir seluruh penjuru negeri. Hal ini terjadi akibat produksi migas yang terus menurun secara konsisten. Misalnya produksi minyak tahun 2002 yang mencapai 1,25 juta barrel/tahun hingga tahun 2009 yang hanya 956 ribu barrel/tahun. Atau produksi gas bumi yang cenderung stagnan. Penurunan produksi migas nasional terjadi karena buruknya kegiatan hulu. Iklim investasi Indonesia tak lagi menarik bagi para investor. Pasalnya, untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplotasi, para investor harus melewati berbagai kerumitan birokrasi. Misalnya perizinan kepada Bupati setempat terkait perizinan tanah eksplorasi. Pungutan pajak oleh pemerintah daerah juga semakin menggerahkan investor, bahkan ketika kegiatan eksplorasi belum dimulai sama sekali. Penurunan produksi migas juga diperparah dengan minimnya partisipasi Pertamina dalam perannya sebagai Public Service Obligation (PSO) yang ditabrakkan dengan kepentingan investasi asing. Banyak investor asing yang dimenangkan dari Pertamina atas blok-blok migas di Indonesia. Meskipun begitu, selama ini keuntungan negara dari sektor migas tidak merefleksikan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kekacauan ini bermula pada perubahan regulasi yang mengatur permigasan Indonesia. Peralihan regulasi dari UU No.8 tahun 1971 ke UU No.22 tahun 2001 sontak menggoyahkan ketahanan energi nasional. Ruh revisi undang-undang yang akrab kita sebut UU Migas ini meng-indikasikan ketidakberpihakan pemerintah pada pemenuhan energi domestik. Akibatnya, kerugian negara di sana-sini dan tidak sedikit pun ada respon pemerintah dalam menangani kerugian besar-besaran yang terjadi. Keputusan-keputusan tak logis atau sebut saja kebodohan pemerintah yang telah dilakukan antara lain: menjual blok Donggi Senoro kepada Mitsubishi dan menjual gas Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga jomplang, yakni $3.35/MMBTU selama 25 tahun, ketika harga gas dunia memiliki rata-rata $13/MMBTU. Padahal jika blok-blok tersebut diambil alih oleh National Oil Company kita, Pertamina, insya Allah dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar.

Dahulu, saat UU No.8 tahun 1971 masih berlaku, Pertamina berperan sebagai satu-satunya perusahaan migas negara dan sebagai pemegang kuasa bisnis (economic/business rights). Sistem Production Sharing Contract (PSC) yang diimplemetasikan oleh Pertamina sejak tahun 1966 menjadi format kontrak yang paling cocok digunakan di Indonesia. Di bawah kekuasaan Pertamina, para investor tunduk pada keputusan Pertamina atas kontrak-kontrak kerja yang disepakati. Pada saat itu, pemenuhan kebutuhan energi Indonesia jauh lebih baik dibanding setelah UU Migas diberlakukan. Hal ini terlihat pada blok-blok migas yang banyak di-handle oleh Pertamina, yang berimplikasi pada peningkatan pemasukan negara dari sektor migas.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama pengelolaan energi nasional. Dalam pasal ini, ayat (2) dan (3) secara berturut-turut berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Frase ‘cabang-cabang produksi’ dalam ayat (2) menyatakan kegiatan hilir berada di bawah kuasa pemerintah. Begitu pula dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tecermin pada frase ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung’. Ini artinya, pemerintah bertanggungjawab secara penuh atas keberlangsungan kegiatan pengelolaan energi serta keber-hasilannya.

Fakta berbicara bahwa, latar belakang UU Migas No.22 tahun 2001 tidak berdasarkan UUD 1945 pasal 33, dan tidak disesuaikan dengan realita Indonesia. Berlakunya UU Migas merupakan bagian dari komitmen terhadap IMF untuk mendapatkan paket pinjaman uang sebesar $43 miliar ketika krisis tahun 1997/1998. Resktrukturisasi ekonomi pada masa itu merujuk pada liberalisasi pasar di sektor migas dan mengakibatkan UU Pertamina No.8 tahun 1971 ‘harus’ diganti. Tarik-menarik pemegang kuasa pertambangan menjadikan penyelesaian pembahasan UU Migas (1999-2001) lebih didasarkan atas kompromi – kuasa pertambangan tidak dipegang oleh DESDM ataupun Pertamina, tetapi oleh badan ‘independen’. Dalam hal ini disimpulkan bahwa penggantian UU Pertamina menjadi UU Migas berawal pada percekcokan hulu, kemudian berimbas ke hilir. Penerapan liberalisasi sektor migas –mengakhiri monopoli Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian BBM– menjadikan UU Migas No.22 tahun 2001 diwarnai dengan beberapa pasal yang  mengedepankan pasar bebas. Dan lagi-lagi hal ini sangat mempengaruhi kegiatan hilir migas.

Pasca diberlakukannya UU Migas. Badan Pelaksana (BP) Migas kemudian mengambil alih kendali Pertamina sebagai holder kuasa bisnis migas, yang secara penuh mendepak Pertamina —yang notabene adalah National Oil Company Indonesia— dari monopoli kegiatan migas Indonesia. Keputusan kontrak-kontrak kerja dengan investor dialihkan kepada badan ‘independen’ yang bertitel badan hukum ini. Bahkan pada pasal 44 ayat (3) poin (b), salah satu tugas BP Migas adalah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, atau KKS. Sedangkan BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara dan seharusnya tidak memiliki kewenangan dalam pemutusan usaha migas. Tak lebih hanya menjadi badan yang memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan usaha. Bayangkan segala transaksi bisnis dan keputusan usaha dilakukan oleh sebuah badan hukum. Apa jadinya kebijakan kegiatan migas Indonesia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s