Distorsi Kebijakan Energi di Indonesia

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelengaraan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara.

Dasar pemikiran negara atas pengelolaan energi ini sejalan dengan hadits Rasulullah Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Harga (menjualbelikannya) adalah haram.”[1] Dan yang ditafsirkan sebagai api di sini adalah material-material yang dapat menghasilkan energi. Dalam cakupan yang lebih sempit, perdagangan energi dalam pandangan Islam adalah terlarang. Kata ‘berserikat’ menjelaskan bahwa energi merupakan salah satu kekayaan yang tidak boleh dikuasai secara pribadi, atau disebut dengan privatisasi.

Larangan penguasaan energi secara pribadi dipertegas oleh hadits yang lain. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah Saw agar diperbolehkan untuk mengelola sebuah tambang garam. Lalu Rasulullah Saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya, ‘Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.’ Rasulullah Saw kemudian menarik kembali tambang tersebut darinya.[2] Maksud dari ‘bagaikan air yang mengalir’ adalah sesuatu yang melimpah, sehingga Rasulullah pun menarik kembali tambang tersebut, lantaran sesuatu yang melimpah di alam harus digunakan secara bersama-sama.

Namun pada pengamalannya, pasal 33 diterjemahkan sebagai perekonomian yang ditopang oleh tiga pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta, yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.[3] Penafsiran dari kalimat ‘dikuasai oleh negara’ dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam fungsi pengendalian tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi secara bertahap, dan tak jarang dilengkapi dengan amandemen.

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya. Negara ini dihuni oleh sekitar 240 juta jiwa[4] yang pertumbuhannya diperkirakan sebesar 1,5-2% per tahun.[5] Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan energi semakin lama semakin meningkat. Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan energi sangat terkait dengan pengadaan bahan bakar fosil. Malah sudah sampai pada level ketergantungan. Padahal, harga energi jenis ini cenderung fluktuatif dan tergolong mahal. Ditambah lagi, bahan bakar fosil diperkirakan akan tetap menjadi primadona hingga tahun 2020 mendatang.[6]

Dalam syariat Islam, dikenal tiga jenis kepemilikan. Pertama, kepemilikan pribadi. Kepemilikan ini dapat dimiliki secara individual, misalnya pakaian dan tempat tinggal. Kedua, kepemilikan negara, berupa aset seperti kantor pemerintahan dan perusahaan negara. Serta ketiga, kepemilikan umum. Kepemilikan oleh seluruh rakyat, bukan milik pribadi maupun negara. Segala bentuknya tidak boleh diprivatisasi, baik secara perorangan maupun perusahaan. Pengelolaan kepemilikan umum dilakukan oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan kepada sang pemilik, yaitu rakyat.

Beberapa pencederaan pasal 33, sebagai dasar pemikiran negara dalam mengelola energi, tecermin pada beberapa titik regulasi dalam perjuangan menuju kemandirian energi nasional. Salah satu di antaranya adalah UU Migas No.22 tahun 2001, undang-undang pengganti UU No.8 tahun 1971 yang dikenal dengan UU Pertamina. Poin-poin dalam UU Migas semakin mendorong sumber daya energi sebagai komoditas dagang, ketimbang sebagai kebutuhan strategis suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Dua di antara poin-poin UU Migas No.22 tahun 2001 yakni pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, “Badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”, dan pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, “Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Meski pasal 28 ayat 2 telah diamandemen pada tahun 2004, pengamalan amandemen tersebut pun tidak terlihat konkret. Hal ini terlihat dari semakin kerdilnya bargaining position Pertamina sebagai National Oil Company (NCO) Indonesia, jika dibandingkan dengan Multi-national Company (MNC) seperti Chevron, Shell, Total, dan sebagainya. Regulasi ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah dalam menyediakan sumber daya energi sebagai hak milik rakyat.

Berbagai kekisruhan muncul sejak pencanangan undang-undang ini, salah satunya adalah penurunan jumlah produksi minyak. Penurunan jumlah produksi bahan bakar minyak ini menimbulkan krisis dan kenaikan harga. Pada tahun 2009, total produksi minyak bahkan tidak mencapai angka satu juta barel, yakni berkisar pada 956 ribu barel.[7] Fenomena ini terjadi karena penurunan jumlah investor akibat regulasi-regulasi yang tidak memudahkan mereka. Selain itu, dengan melemparkan harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi pada mekanisme persaingan usaha, pemenuhan kebutuhan energi menjadi tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Ini akan semakin mencekik masyarakat Indonesia mengingat ketergantungan akan bahan bakar minyak yang tinggi. Dan tidak seharusnya pemimpin negara tenang-tenang saja mendapati keadaan energi di negaranya seperti ini. “Seseorang yang memimpin kaum muslimin dan dia mati, sedangkan dia menipu mereka (ummat), maka Allah akan mengharamkan ia masuk ke dalam surga.”[8]

Perlu digarisbawahi, keberadaan masyarakat bukan hanya sebagai objek kerja pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat memiliki hak sebagai pengawas serta pengawal pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi negara. Hal ini penting, mengingat urgensi kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Terutama pemerintah sebagai pemegang amanah terbesar pada suatu negara. “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.”[9] Sebagai saudara seiman, dan demi kepentingan ummat, sangatlah penting untuk masyarakat berani bersuara kepada pemerintah. Terlebih bagi kalangan yang memang mendalami bidang terkait. “Dan janganlah kamu campur-adukkan kebenaran dan kebathilan, dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya.”[10]

Pemimpin yang tidak adil atas rizqi yang diberikan oleh Allah serta menelantarkan rakyatnya, tergolong pada perbuatan kerusakan, dan hal tersebut adalah tindakan yang dzalim. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah, ‘Adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).’”[11]

Kesimpulannya, ketidaksejahteraan energi masyarakat Indonesia juga terjadi karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tak lagi memihak kepada rakyat. Berseberangan dengan dasar pemikiran yang tertuang pada pasal 33 UUD 1945. Berbagai regulasi yang keluarkan pemerintah belakangan menempatkan negara sebagai subordinasi pemilik modal dan hanyut dalam arus kapitalisme global. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan energi yang adil bagi masyarakat Indonesia, pemerintah harus menerapkan sistem kepemilikan umum sebagai sistem pengelolaan energi nasional. Dan lebih mendasar lagi, transformasi sistem pemerintahan harus dilakukan menuju Indonesia yang berbasis syariat Islam.

 

 

Ratna Nataliani

Penulis adalah mahasiswi program studi Teknik Fisika ITB


[1] HR. Abu Dawud

[2] HR. At Tirmidzi

[3] Indrawati, 2005

[4] Wood Mackenzie, December 2009

[5] MT Zen, 2005

[6] Analisis Centre For Strategic And International Studies vol.36, No.1

[7] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI

[8] HR. Bukhari dan Muslim

[9] HR. Bukhari dan Muslim

[10] TQS. Al Baqarah [2]: 42

[11] TQS. Ar Rum [30]: 41-42

One thought on “Distorsi Kebijakan Energi di Indonesia

  1. masih belum dapat titik temu antara hadist [1] dengan keterangan bahwa minyak di indonesia itu diperdagangkan.

    jadi sebenernya kita membeli minyak yang haram kah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s