Subsidiku, Derita Negaraku?

Kebijakan yang Tidak Matang

“Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (alpha), serta melakukan kebijakan pengendalian subdisi BBM bersubsidi.”

 

“Dalam hal perkiraan rata-rata minyak mentah Indonesia [Indonesian Crude Oil Price (ICP)] dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2011, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.”

 

Seperti inilah bunyi UU No. 10 APBN 2011 pasal 7 ayat (2) dan (4). Undang-undang ini lahir karena subsidi BBM dirasa tidak tepat sasaran, yakni sebagian besar golongan yang menikmati subsidi adalah golongan menengah ke atas. Implementasi dari undang-undang ini akan tecermin pada bulan April 2011, ketika pembatasan BBM bersubsidi mulai dicanangkan di daerah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi).

 

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, “Tidak tertutup kemungkinan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan mulai awal April 2011 akan diundur.” Kemungkinan pengunduran jadwal itu terkait dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Ini merupakan penundaan ketiga. Sebelumnya ditetapkan dimulai September 2010, lalu mundur ke akhir 2010, dan kemudian diputuskan ditunda lagi untuk dilaksanakan pada awal April 2011.[1]

 

Alih-alih mempersiapkan kematangan daerah yang hendak dieksekusinya, pemerintah mengambil kebijakan baru untuk menunda kebijakan terkait hingga bulan Agustus 2011, dengan implementasi kebijakan pada daerah yang lebih luas yakni Pulau Jawa. Jika hal ini terjadi, maka penundaan pencanangan undang-undang merupakan penundaan keempat. Implikasinya, kebijakan pemerintah terkait pencanangan UU No. 10 tersebut terkesan kurang matang dan terlalu dipaksakan. Melihat alasan dari pemerintah adalah ketidaksiapan infrastruktur dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegegabahan dalam merancang kebijakan berpotensi mereduksi kredibilitas dan legitimasi pembuat kebijakan serta menurunkan kewibawaan kebijakan itu sendiri.

 

 

Pertolongan Pertama pada APBN

 

Meroketnya harga minyak mentah dunia, yang kini telah menembus angka 100 US$ per barel, membuat pemerintah Indonesia kewalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi BBM yang dihabiskan oleh negara ini mencapai angka 63%.[2] Angka ini tergolong besar jika menilik pada ketahanan energi Indonesia yang masih rendah, dengan rasio cadangan per produksi hanya mencapai 8,9 tahun.[3] Sedangkan sejak sepuluh tahun yang lalu, sumur produksi baru hampir belum ditemukan lagi.[4]

 

Dilema antara kenaikan harga minyak mentah dan pemenuhan subsidi masyarakat membuat pemerintah mengambil jalan tengah yang ‘sederhana’, yakni menyelamatkan APBN. Pada tahun 2010, anggaran subsidi BBM dan LPG adalah sebesar 88,9 Triliun IDR (asumsi harga minyak mentah 80 US$ per barel), sedangkan anggaran subsidi tahun 2011 sebesar 95,9 Triliun IDR dengan harga minyak yang masih fluktuatif dan trend yang cenderung meningkat. Angka ini berasal dari kuota yang ditetapkan pemerintah untuk jumlah BBM bersubsidi sebanyak 38,5 juta kiloliter (KL) sebagai dasar rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.[5] Untuk menjaga agar nilai APBN tidak terlalu melambung akibat kenaikan harga minyak dunia, maka pemerintah membebankan kenaikan harga tersebut kepada masyarakat dengan membatasi subsidi BBM (baca: menaikkan harga premium dan memaksa sebagian masyarakat menggunakan pertamax).

 

 

Liberalisasi Sektor Migas dan Dampak Lainnya

 

Dampak yang terjadi akibat pembatasan subsidi BBM ini adalah masyarakat selain pengendara sepeda motor dan mobil berplat kuning mau tidak mau, harus mau menggunakan BBM dengan oktan 92 (misalnya: pertamax, pertamax plus) yakni yang harganya relatif lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat bisa saja membeli pertamax dari SPBU-SPBU asing dengan harga dan kualitas bersaing dengan Pertamina. Hal ini merupakan kegiatan liberalisasi yang akan semakin mengebiri peran Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) di Indonesia, dan sebaliknya, akan meninggikan posisi Multinational Oil Company.

 

Dampak lainnya akan terasa di sektor industri dan sosial, misalnya kenaikan inflasi. Kendaraan yang digunakan industri untuk mendistribusikan barang, umumnya berplat hitam. Apabila mobil ini juga harus membeli pertamax sebagai bahan bakarnya, maka harga produksi industri tersebut pun akan meningkat. Meski ada isu himbauan dari pemerintah untuk segera menguningkan plat mobil-mobil yang digunakan untuk usaha. Namun jika biaya produksi industri meningkat, maka dua hal yang menjadi alternatif utama industri adalah peningkatan harga jual dan pengurangan tenaga kerja. Kedua hal ini tentu saja akan melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

 

Pembatasan subsidi dengan skema seperti inipun melahirkan kesulitan dalam pengontrolan penggunaan BBM bersubsidi. Melirik pada karakter masyarakat kita secara umum, tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang diperbolehkan menikmatinya. Bisa jadi seorang supir angkutan kota beralih profesi menjadi seorang pedagang BBM dengan harga subsidi dan sehari-harinya hanya perlu bolak-balik SPBU. Tidak bermaksud mendiskreditkan masyarakat, namun memang alangkah lucunya perilaku mayoritas masyarakat maupun pemerintah di negeri ini.

Solusi Pembatasan BBM Bersubsidi

 

Masalah yang terjadi sebenarnya merupakan perkembangan dari masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya, seperti UU Migas No. 22 tahun 2001 yang memprakarsai liberalisasi migas di Indonesia dan memarginalkan posisi Pertamina.

 

Solusi mendasar yang dapat pemerintah lakukan adalah mengembalikan undang-undang yang telah dikeluarkan agar sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 33 UUD 1945 ayat (2), “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” dan ayat (3), “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan poin penting kejelasan dari kepemilikan dari cabang-cabang produksi tersebut. Bisa jadi pemerintah yang menguasainya, namun siapa sebenarnya pemilik energi-energi tersebut kalau bukan rakyat? Oleh karena itu, tujuannya adalah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Kemudian, dalam menyikapi harga minyak mentah dunia yang melonjak tersebut, pemerintah seharusnya dapat lebih menyikapi dengan kebijakan yang lebih visioner dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Semisal dengan menggemborkan langkah-langkah intensifikasi, diversifikasi serta konservasi energi. Bukannya dengan pengalihan penggunaan BBM (premium) ke BBM (pertamax) yang lebih mahal! Ini bukan hanya stagnasi, namun juga kemunduran!!

 

Dan mahasiswa, sebagai insan akademisi, harus membantu pemerintah dalam menggolkan rencana penganekaragaman energi di Indonesia dengan melakukan berbagai penelitian yang dapat mengakselerasi kemajuan energi dan industri energi nasional. Serta peduli terhadap isu nasional terkait keenergian. Mahasiswa, sebagai guardian of value, menjaga agar segala nilai-nilai dari apa yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat terus menjadi nilai mulia yang kita pegang erat dalam menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat.

 

Tidak kalah krusial, pola hubungan pemerintah dan masyarakat harus lebih terbuka bahkan terintegrasi dan memiliki akuntabilitas yang baik. Sosialisasi mengenai setiap keputusan yang dikeluarkan agar lebih dimengerti masyarakat sebagai mayoritas objek regulasi. Agar masyarakat dapat lebih siap dan lebih dewasa dalam menyikapi setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan. Pun, agar pemerintah dapat lebih dipercaya masyarakat, dan menjadi pemimpin yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

 

 

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater.

Kedeputian Energi Kementerian Kajian Strategis Kabinet KM-ITB 2010/2011.

 

 

[1] Business News, Pebruari 2011

[2] Lampiran D, Blueprint Pengelolaan Energi Nasional KESDM

[3] Wood Mackenzie, Desember 2010

[4] Kurtubi, 2011

[5] Agus Martowardojo, Menteri Keuangan RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s