Sisi Lain Nasionalisasi

Hari ini nasionalisasi dianggap salah satu kata kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nasionalisasi merupakan suatu langkah strategis yang dipercaya mampu mengobati penyakit-penyakit akibat euforia globalisasi beserta turunan-turunannya. Kini, perbincangan tentang nasionalisasi telah sampai pada tataran penargetan renegosiasi aset, bahkan hal yang lebih jauh seperti kesiapan instrumen negara dalam mengelola aset tersebut. Sebelum berbicara lebih jauh tentang ini, mari sedikit lebih dalam mengenal nasionalisasi.

Nasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini diharapkan mampu merepresentasikan keinginan rakyat dalam hal menguasai kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara. Beberapa dasawarsa terakhir, langkah nasionalisasi dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan nasional, baik dalam kerangka ekonomi maupun politik. Langkah ini menjadi langkah pamungkas yang ditujukan mengamankan kedaulatan negara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Hugo Chavez dan Evo Morales, menasionalisasi industri migas nasional demi melepaskan belenggu kapitalisme pasar bebas.

Adam Smith, seorang pencetus kapitalisme modern menulis manfaat sampingan yang dapat dipetik oleh masyarakat dari kerakusan individu dalam The Wealth of Nations (1776),

“Dengan mengarahkan industri itu sedemikian sehingga hasilnya mendatangkan manfaat sebesar-besarnya, tujuannya hanya untuk keuntungannya sendiri, dan ia dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lain, dituntun oleh sebuah tangan yang tidak kelihatan untuk menuju ke suatu tempat yang bukan bagian dari kehendaknya.”

Mereka para penganut kapitalisme murni atau kapitalisme tanpa campur tangan pemerintah (laissez-faire capitalism) percaya bahwa the invisible hand itu harus mendatangkan keajaibannya. Pemerintah yang mengarahkan kegiatan-kegiatannya hanya akan membebani pasar dan menyebabkan cara kerja alami pasar terdistorsi. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah memikirkan urusannya saja sementara para penjual dan pembeli melakukan kegiatan jual-beli, di luar tugas menegakkan kontrak dan melindungi hak cipta dalam kehidupan pasar.

Seiring waktu, ilmuwan politik, ekonom, dan ahli sosiologi melihat kecenderungan di Eropa dan Amerika kemudian menyatakan bahwa pasar bebas menghasilkan kemakmuran yang lebih besar; kemakmuran menghasilkan kelas menengah; kelas menengah menuntut pemerintahan yang lebih baik. Saya tidak bisa beropini apakah pandangan ini benar atau salah, namun saya merasa fenomena yang terjadi di sekitar memang begitulah adanya. Jumlah kelas menengah semakin besar dan berbagai kritik pun melayang kepada pemerintah.

Namun seperti yang telah ditulis di atas, kapitalisme pasar bebas memiliki dampak buruk sehingga kepala negara berbagai negara seperti negara-negara BRIC (Brazil, Russia, India, China) mengambil ketegasan dengan mengintervensi perekonomian negaranya dengan berbagai kebijakan politik dalam rangka menyelamatkan bangsanya dari kemerosotan akibat pasar bebas. Suatu artikel businessweek.com menceritakan bahwa sejak 2004 hingga 2009, 120 BUMN membuat debut mereka pada daftar Forbes dari perusahaan terbesar di dunia, sedangkan 250 perusahaan swasta jatuh. Perusahaan negara kini menguasai sekitar 90% dari minyak dunia dan persentase besar dari sumber lainnya, yang jauh dari masa lalu ketika BP dan ExxonMobil bisa mendikte ketentuan untuk dunia.

Brazil mungkin adalah contoh terbaik saat ini tentang membangun industri yang inovatif dengan sistem negara kapitalis. Berturut-turut pemerintah Brazil telah melakukan intervensi–baik dengan insentif, pinjaman maupun subsidi–untuk mempromosikan industri yang dinyatakan akan dibutuhkan dalam investasi jangka panjang swasta untuk membuat mereka bersaing dengan rival AS dan Eropa. Inilah salah satu bentuk Kapitalisme Negara.

Istilah kapitalisme negara belum dipakai oleh banyak orang, namun ia bukanlah suatu hal yang baru. Dalam bukunya yang berjudul The End of Free Market, Ian Bremmer bercerita tentang istilah kapitalisme negara yang barangkali muncul pertama kali dalam sebuah pidato oleh Wilhelm Liebknecht, seorang pendiri demokrasi sosial Jerman pada Agustus 1896. Sebelum Marxisme mendapatkan tempat tak terbantahkan dalam politik dunia menyusul Revolusi Bolshevik pada Oktober 1917.

Masih kontradiktif dengan tindakan nasionalisasi yang dipopulerkan oleh Venezuela, tak sedikit pula pendapat yang sejalan dengan pandangan Liebknecht yang telah meninggal pada tahun 1920-an tersebut. “Kita menggelar revolusi atas nama kelas pekerja,” kata salah satu tokoh Bolshevik kala itu, “Jika sekarang negara yang menjalankan ekonomi baru, tidaklah kelas pekerja hanya mendapat majikan baru?” Kapitalisme Negara merupakan suatu istilah celaan yang disukai oleh mereka yang khawatir bahwa kaum Bolshevik yang memimpin mereka tidak cukup komunis.

Begitu pula di sekitar awal 1922, ekonom Austria Ludwig von Mises, yang belakangan menjadi pahlawan gerakan libertarian, mengangkat dan menyerang penggunaan frasa Kapitalisme Negara:

“Gerakan Sosialis bersusah payah dan tanpa kenal lelah menyebarkan label-label baru untuk Negara ideal bentukan mereka. Tiap label yang sudah usang segera diganti dengan label lain yang membangkitkan harapan soal solusi akhir bagi masalah dasar Sosialisme yang tak pernah terpecahkan—sampai menjadi jelas bahwa tidak ada yang berubah kecuali nama. Slogan yang paling baru adalah ‘Kapitalisme Negara’.”

          Pada dasarnya, nasionalisasi bukanlah tindakan penyitaan atau pengambilalihan secara radikal (ekspropriasi) atas aset yang dikuasai kapitalis, untuk dikuasai oleh kelas pekerja. Nasionalisasi melainkan hanyalah mengubah status kepemilikan swasta atau privat menjadi kepemilikan negara. Maka tidak ada pula yang dapat menjamin, bahwa pascanasionalisasi aset, negara mampu melahirkan suatu angin segar yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Tidak pula ada jaminan, bahwa effort yang dikeluarkan untuk nasionalisasi dapat lebih kecil dari hasil yang akan dipetik di masa depan. Seperti yang terjadi di India, untuk satu sektor yang sukses karena kapitalisme negara, terdapat sepuluh sektor yang gagal. Brazil adalah keberhasilan dalam melaksanakan Kapitalisme Negara di sektor minyak, tapi apa yang terjadi di India adalah bencana yang lengkap di sektor minyak. Jadi tindakan nasionalisasi pun perlu disesuaikan dengan berbagai faktor strategis.

Dalam suatu esai berjudul Nasionalisasi Migas ala Indonesia, Pri Agung Rakhmanto, seorang peneliti LP3ES sekaligus Alumni Program Ekonomi Pertambangan Colorado School of Mines, menyatakan bahwa ada beberapa langkah nasionalisasi migas ala Indonesia yang rasanya cukup realistis dan sangat perlu untuk segera diwujudkan. Pertama, nasionalisasi dalam bentuk penghematan cost recovery migas yang pada 2006 lalu jumlahnya tak kurang dari US$7,5 miliar (hampir Rp. 70 trilyun!) dan terindikasi sangat tidak efisien. Kedua, nasionalisasi dalam bentuk mengubah kebijakan ekspor-impor minyak mentah yang selama ini diindikasikan sarat dengan aktivitas perburuan rente oleh segelintir elit di dalamnya. Ekspor minyak semestinya hanya dilakukan setelah kebutuhan domestik terpenuhi, sehingga kita tidak perlu mengimpor minyak mentah dengan biaya yang lebih mahal. Ketiga, nasionalisasi dalam bentuk kontrol dan perhitungan yang lebih akurat dalam penentuan besarnya subsidi BBM, yang dalam tiga tahun terakhir ini jumlahnya selalu melebihi Rp 60 triliun dan sebenarnya sangat terbuka kemungkinannya untuk dapat ditekan.

Menurut Mas Pri, kalau saja ketiga bentuk nasionalisasi migas ala Indonesia ini dapat dilakukan secara jujur dan konsisten, sangat mungkin akan ada ‘suntikan’ puluhan triliun rupiah uang negara yang sebenarnya dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Tentu masih banyak lagi bentuk nasionalisasi migas lain yang mestinya dapat kita dilakukan, termasuk pilihan untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak-kontrak migas yang ada. Tetapi jika ketiga contoh sederhana itu saja tidak mampu dan tidak berani dilakukan, tak usahlah kita berharap akan ada peningkatan kesejahteraan rakyat dari sektor migas, pun ketika nasionalisasi migas ala Bolivia dan Venezuela diterapkan di Indonesia.

Jadi, nasionalisasi pun merupakan bagian dari agenda kapitalisme. Hanya saja, kapitalisme ini dijalankan oleh negara dan pemerintah sebagai representasinya. Jika kita kembali kepada sosok-sosok pemimpin kita yang tentu saja belum sekelas Vladimir Putin atau Hugo Chavez, perlu kita cermati kembali langkah-langkah nasionalisasi kita. Namun ini bukanlah suatu hal yang linear. Nasionalisasi tetap harus dilakukan dengan tujuan mereduksi represi asing. Persoalan pemimpin yang masih menjadi PR besar negara ini haruslah diselesaikan secara paralel dengan berbagai agenda penguatan kedaulatan negara. Sehingga opini saya, tidak sebaiknya kita melihat nasionalisasi sebagai suatu momentum tanpa tedeng aling-aling. Nasionalisasi merupakan suatu tipping point dari berbagai tindakan-tindakan “nasionalisasi kecil” yang membentuknya menjadi suatu proses nasionalisasi yang integratif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s