Melirik ‘Keberhasilan’ Propaganda Amerika

Kebebasan berpendapat dalam masyarakat lahir dari suatu rahim yang meninggikan asas keterbukaan, yakni demokrasi. Dalam banyak kamus, dapat kita temui bahwa masyarakat yang demokratis merupakan masyarakat atau publik yang memiliki alat informasi yang cukup berpengaruh untuk berpartisipasi dalam mengatur urusan-urusan mereka sendiri. Alat-alat informasi ini umumnya bersifat bebas dan terbuka. Namun, perlu disadari bahwa ada konsepsi lain demokrasi yakni ketika masyarakat demokratis tersebut justru dihalang-halangi dalam mengatur urusan mereka sendiri. Sebaliknya pula, alat informasi senantiasa dikontrol dengan ketat. Ternyata, konsepsi kedua inilah yang berlaku secara umum. Tidak hanya dalam praktek, namun juga dalam teori.

Kali ini saya ingin sekedar berbagi dari sebuah buku Noam Chomsky yang baru saya baca “The Spectacular Achievements of Propaganda” atau versi terjemahannya adalah Politik Kuasa Media. Melirik keberhasilan propaganda yang dilakukan oleh para pemerintahan Amerika demi kepentingannya. Dari sini kita dapat menguntai pola dan mengorelasikannya dengan kenyataan sekarang, bahkan yang terjadi di depan mata kita hari ini di Indonesia. Dalam urusan lain, bisa jadi kita meniru gaya politik mereka untuk kepentingan kita. Tentunya dalam implementasi politik nilai.

 

Propaganda

Creel Commission, sebuah komisi propaganda pemerintahan modern pertama yang pernah ada. Komisi ini terbentuk ketika Woodrow Wilson memenangkan pemilihan presiden tahun 1916 dengan platform“Perdamaian Tanpa Penaklukan.” Peristiwa ini terjadi di tengah Perang Dunia I. Rakyat Amerika saat itu merupakan sekumpulan manusia yang sangat anti-perang dan merasa tak ada alasan untuk terlibat dalam Perang Eropa yang sedang berkecamuk. Padahal sebenarnya, pemerintahan Wilson saat itu terlibat, bahkan memiliki andil dalam Perang Eropa.

 

Faktanya, hanya dalam enam bulan, operasi propaganda yang dijalankan oleh pemerintah Wilson mampu mentransformasikan rakyat Amerika tersebut. Populasi yang tadinya anti-perang itu kini menjadi massa yang histeris dan haus perang, yang bernafsu menghancurkan segala hal yang berbau Jerman. Mereka menjadi ingin terjun langsung ke medan tempur dan menyelamatkan dunia. Benar-benar sebuah prestasi propaganda yang spektakuler.

 

Di antara mereka yang aktif dan antusias terlibat dalam memutar haluan masyarakat ini adalah kaum intelek progresif, orang-orang yang berada dalam lingkaran John Dewey. Kaum ini menyihir populasi anti-perang sehingga melibatkan diri dalam medan tempur dengan menakut-nakuti dan membangkitkan fanatisme kebangsaan secara berlebih-lebihan. Alat yang mereka gunakan bermacam-macam, misalnya dengan menghembuskan desas-desus tentang kekejaman Bangsa Jerman (Hun) dan pemotongan tangan anak-anak Belgia. Cerita-cerita mengerikan yang jejaknya masih dapat dilacak dalam buku-buku sejarah Amerika.

 

Hal yang krusial untuk dipahami adalah pengontrolan pemikiran masyarakat intelek oleh kalangan bisnis dan pemerintah. Pemikiran ini yang kemudian akan merembes dan dipercaya dalam masyarakat. Usaha ini sangat berhasil. Kesimpulannya adalah jika propaganda pemerintah didukung oleh kelas berpendidikan dan tak terjadi penyimpangan, maka pengaruhnya akan sangat besar. Hal ini pula yang dipelajari Hitler dan masih banyak lagi.

 

Maka mulai saat itu hingga pascaperang Eropa, teknik ini, teknik membangkitkan histeria ketakutan terhadap komunisme atau disebut dengan Red Scare diimplementasi untuk menghancurkan serikat-serikat buruh dan menghapus ancaman seperti kebebasan pers serta pemikiran-pemikiran politik. Hal ini tercapai ketika ada dukungan media dan kalangan bisnis dalam merancang dan mendesak pengoperasiannya.

 

Kelas Masyarakat dalam Demokrasi

Secara umum, ada dua kelas masyarakat yang menggerakkan roda demokrasi. Kelas yang pertama adalah kelas para ahli, intelek, penguasa, peran-peran eksekutif yang berpikir, merencanakan, dan memahami kepentingan bersama yang dilaksanakan oleh mereka. Kelas ini terdiri atas jumlah yang sedikit. Kelas kedua adalah kawanan pandir yang–menurut seorang teoritis demokrasi liberal dan pemuka media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, Walter Lippman– memiliki fungsi sebagai ‘pemirsa’ demokrasi, bukan ‘pemain’ seperti kelas pertama.

 

Namun karena kita hidup di alam demokrasi, maka para pemirsa demokrasi dapat sekali-sekali mendelegasikan kekuatannya kepada kaum ahli. Atau dengan kata lain, sebuah pernyataan oleh kaum pandir adalah “Kami mempercayakan Anda menjadi pemimpin kami.” Dan ketika ia telah meminjamkan kekuatannya pada kaum ahli, ia harus kembali lagi menjadi penonton. Inilah yang disebut dengan pemilihan umum, dan demokrasi dianggap berjalan dengan baik seperti ini.

 

Pemaksaan nilai moral yang tersimpan dalam keberhasilan demokrasi seperti ini adalah anggapan bahwa masyarakat terlalu bodoh untuk mengerti sesuatu. Sehingga, sungguh tidak bermoral apabila membiarkan masyarakat melakukan sendiri urusannya dan ini hanya akan mendatangkan masalah. Maka hal penting yang dilakukan adalah menjinakkan kawanan tersebut agar mereka tidak mengamuk. Analoginya seperti mengasuh anak umur tiga tahun yang belum mengerti menyeberang jalan. Sangat tidak bermoral apabila orang tuanya memberikan kebebasan menyeberang kepada anak ini yang belum tahu cara menggunakan kebebasan secara baik.

 

Terhadap kedua kelas ini, pemerintah dan kalangan pemangku kepentingan tentu saja harus memberi perlakuan yang berbeda. Ketika para ahli bertandang dan menyatakan bahwa, “Saya dapat melayani kepentingan Anda,” maka hal lanjutan yang wajib dilakukan adalah segera menyuntikkan doktrin dan kepercayaan agar para ahli ini mahir melayani kepentingan afiliasinya. Dan sisanya kawanan pandir, mereka tidak perlu diperlakukan seistimewa itu. Mereka hanya butuh dialihkan perhatiannya dan jaga agar mereka tidak dalam keadaan kesulitan. Pastikan bahwa mereka hanya menonton dan sekali-kali meminjamkan kekuatannya pada eksekutif.

 

Tahun 1935, untuk pertama kalinya kaum buruh memperoleh kemenangan legislatif yang sangat berarti dengan kemudian memberlakukan hak buruh untuk berorganisasi yang disebut dengan Wagner Act. Kesuksesan kaum buruh ini memunculkan dua masalah serius. Pertama, demokrasi tidak berjalan seperti yang diinginkan. Kedua, kaum buruh dapat menjadi lebih dari sekedar pemirsa demokrasi dengan berorganisasi dan hal ini tentunya mengkhawatirkan pemerintah dan kalangan bisnis.

 

Kemudian kalangan bisnis bertindak untuk memastikan bahwa ini adalah kemenangan legislatif terakhir yang diperoleh kaum buruh. Usaha pertama dijalankan pada tahun 1937, ketika terjadi pemogokan besar-besaran di Pennsylvania barat, tepatnya di Johnstown. Kalangan bisnis berhasil menghancurkan kaum buruh. Tidak dengan kekerasan atau begundal, namun dengan alat propaganda yang cerdik.Caranya adalah agar publik berbalik memusuhi para pemogokuntuk menunjukkan bahwa mereka pengacau, perusak publik, dan bertentangan dengan kepentingan bersama. Kepentingan itu tentu saja adalah kepentingan kita; kalangan bisnis, kelas pekerja, dan istri-istri di rumah. Mereka itulah kita.

 

Kita ingin hidup dan bekerja bersama-sama dengan harmonis sesuai paham Amerikanisme. Lihatlah para pemogok jahat itu, mereka itu pengacau, ‘biang kerok’, merusak harmoni yang melanggar Amerikanisme. Kita harus menghentikan mereka supaya dapat hidup bersama. Usaha besar ini tentu saja hanya mampu dilakukan oleh kalangan bisnis yang memiliki sumber daya yang luar biasa banyak dan kontrol ketat terhadap media. Usaha ini berhasil dengan efektif, yang kemudian disebut denganMohawk Valley dan diterapkan berulang kali untuk menghancurkan aksi pemogokan.

 

Apakah kalian jadi mengingat sesuatu? Penstigmaan terhadap aksi demonstrasi mungkin?

 

Tentunya sejak awal, isu itu sudah ada. Isunya adalah pemerintah ingin mendapatkan dukungan kebijakan tertentu, tapi rakyat dibuat untuk tidak boleh memikirkan isu tersebut. Itulah kunci propaganda. Pemerintah dapat menciptakan sebuah slogan yang tak seorangpun berani berseberangan dengannya, dan semua orang mau mendukungnya. Intinya adalah agar masyarakat teralihkan dari pertanyaan bermakna seperti, “Apakah kita mendukung kebijakan pemerintah?”. Slogan seperti Amerikanisme dan harmonis inilah yang membuat propaganda pemerintah berhasil dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dari paradigma baru yang diizinkan oleh slogan tersebut. Sesekali pula, pemerintah mengajak mereka untuk meneriakkan slogan-slogan kosong itu untuk menjaga ketakutan mereka yang menjadi oposisi slogan dengan tujuan agar mereka tidak punya kesempatan berpikir, karena kawanan pandir ini tidak layak pikir.

 

Secara paralel, seperti yang sudah dituliskan di awal, pemerintah harus tetap mengalihkan perhatian kawanan pandir, misalnya untuk keadaan hari ini, mereka harus terus dialihkan oleh pertandingan bola, film-film drama, atau audisi instan jadi artis. Inilah yang disebut-sebut salah satu revolusi demokrasi, yakni seni Rekayasa Persetujuan yang dijelaskan oleh Edward Bernays –tokoh terkemuka yang sempat keluar dari Creel Commission– sebagai ‘esensi demokrasi.’ Mereka yang mampu merekayasa persetujuan adalah mereka yang punya sumber kekuatan untuk melakukannya, yakni kalangan bisnis.

 

Rekayasa Opini

Pemilihan tahun 1984, Ronald Reagan terpilih dengan suara mayoritas. Padahal, program-program rancangannya sangat tidak popular dan sekitar tiga dari lima orang berharap kebijakan Reagan tidak diberlakukan. Jika dilihat program tertentu, seperti pengadaan senjata, pemotongan dana-dana sosial, dan sebagainya, hampir semuanya tidak didukung publik. Namun, selama publik dibatasi, dialihkan perhatiannya, dan tidak punya akses untuk berorganisasi atau menyatakan sentimennya, atau bahkan untuk mengetahui bahwa orang lain ternyata juga menyimpan sentimen yang sama, maka keadaan tidak akan berubah. Singkatnya, jika kita menginginkan sebuah masyarakat kekerasan yang menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan kepentingan tertentu, apresiasi terhadap segala yang berbau peperangan harus ditumbuhkan. Serta semua halangan harus disingkirkan. Inilah Sindrom Vietnam. Begitu pula jika kita ingin menjadikan suatu masyarakat peduli terhadap isu kebangsaan, apresiasilah mereka yang melakukan tindakan berbau itu meski tidak tajam, dan opinikan bahwa mereka sedang menuju kepentingan atas peduli terhadap isu kebangsaan.

 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Massachusetts tentang sikap rakyat Amerika terhadap Perang Teluk—sebuah penelitian tentang kepercayaan dan sikap para pemirsa televisi. Salah satu pertanyaan dalam penelitian itu adalah: berapa banyak korban di pihak Vietnam? Rata-rata responden menjawab sekitar seratus ribu jiwa. Padahal, jumlah resmi sendiri menyebutkan kurang lebih dua juta jiwa. Sementara jumlah aktualnya sekitar tiga atau empat juta jiwa. Pada kasus Vietnam ini, usaha yang dijalankan berhasil dan teori ini selalu benar dalam topik apapun, seperti: Timur Tengah, Terorisme Internasional, Saddam Husein, Amerika Tengah, Fidel Castro, dan lain-lain. Gambaran dunia yang disuguhkan begitu berbeda dengan kenyataan. Kebenaran terkubur di bawah bertumpuk-tumpuk bangunan kebohongan.

 

Inilah kesuksesan besar dalam menghalau ancaman demokrasi. Sangat menarik, karena diperoleh di alam kemerdekaan, ketika setiap individu memiliki hak informasinya. Pencapaian ini tentunya diperoleh di bawah payung kebebasan. Jika kita hendak memahami masyarakat kita sendiri, sebaiknya mulailah memikirkan fakta-fakta seperti ini. Fakta-fakta sangat penting, utamanya bagi mereka yang ingin tahu masyarakat seperti apa yang kita ingin tinggal bersama.

 

Kita dapat menyimpulkan pola bahwa dalam melancarkan persepsi yang ingin ditanamkan kepada suatu masyarakat, pemangku kebijakan harus memiliki media dengan posisi kontrol yang kuat. Memiliki kekayaan berbagai sumber daya merupakan kekuatan besar. Pemerintah mengalihkan perhatian masyarakat kepada isu lain, bahkan fiktif bila perlu, agar masyarakat tidak sempat berpikir dan mempertanyakan kebijakan terkait isu-isu lain yang mungkin jauh lebih besar. Alasannya? Rakyat ‘tidak pantas’ untuk ikut campur atau bahkan kadang sekedar tahu, karena demokrasi bisa terganggu. Nilai moral ini ada benarnya. Tidak selalu rakyat mesti memahami kebijakan negara. Pemirsa demokrasi tidak akan mengintervensi kebijakan ketika pemerintah mampu menjaga kesejahteraan umum. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah kepentingan yang membersamai pemerintah, dan sayangnya kepentingan ini biasanya sulit diraba. Pola ini yang sering kita dapati dalam masyarakat demokratis. Inilah demokrasi versi kedua yang justru umum terjadi, dan demokrasi seperti ini hanya akan benar-benar dicapai ketika pemerintah menggunakan pinjaman legitimasi rakyat secara jujur dan bijak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s